Polri mengambil inisiatif untuk menjadi bagian dari solusi
dalam mengatasi buruh korban PHK.
Sedang fokus memasang helai demi helai bulu mata palsu,
Wahyunan dikejutkan dengan suara petugas keamanan di tempatnya bekerja. “Pabrik
disegel, pailit. Semua keluar!” perintah satpam kepada ratusan pegawai yang
sedang bekerja di pabrik pembuatan bulu mata palsu di Garut, Jawa Barat. Siang
itu, Jumat, 28 Februari 2025, menjadi hari terakhir Wahyunan bekerja.
Tiada pemberitahuan, pria 50 tahun itu hanya bisa bengong memikirkan
pengabdian selama 20 tahun bekerja sirna begitu saja. Sedih dan marah, namun
tak bisa berbuat apa-apa. “Ngadadak pisan (begitu mendadak),” kata
Wahyunan dengan logat Sunda yang kental. Selama lima bulan terakhir, dia
bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan keluarga.
Kemudian datang kabar gembira. Wahyunan yang bergabung dalam
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mendapatkan panggilan untuk bekerja di
PT Tah Sung Hung. Tak menyia-nyiakan kesempatan, dia langsung menerima
panggilan kerja tersebut. “Saya senang sekali. Karena kalau sudah tua sulit
untuk mendapatkan pekerjaan lagi dengan melamar kerja sendiri,” kata Wahyunan
di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Juli 2025.
Hari itu, Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo
melepas 1.575 buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk kembali
bekerja di tempat baru. Mereka akan bekerja di PT Gold Emperor Indonesia
(Brebes), PT Long Rich Indonesia (Cirebon), PT Indonesia Dreamers Sports
(Cirebon), dan PT Tah Shung Hung (Brebes). “Polri terpanggil untuk
menjadi problem solver. Tidak sekadar menghadapi teman-teman
serikat buruh saat turun ke lapangan dalam bentuk aksi demonstrasi, tetapi
bergerak di hulu bagaimana mencarikan solusi atas permasalahan yang ada,” kata
Kapolri.
Banyaknya buruh yang terkena PHK membuat Kapolri
berinisiatif membentuk Desk Ketenagakerjaan. Tugasnya, menjadi penengah atas
permasalahan industrial yang terjadi antara perusahaan dan buruh, sekaligus
membangun komunikasi dengan berbagai perusahaan, sehingga muncul lapangan
pekerjaan baru.
Kapolri berharap para buruh yang mendapatkan kesempatan
bekerja mampu menunjukkan kinerja terbaik. “Tunjukkan semangat kalian kepada
kita semua. Tunjukkan bahwa buruh Indonesia mampu bersaing, sehingga investor
yakin dan percaya bahwa Indonesia adalah tempat investasi yang sangat
menguntungkan,” katanya.
Kepada perusahaan, Kapolri berpesan agar menjadikan buruh
sebagai aset dan bagian dari keluarga besar perusahaan. Dengan begitu, dia
meyakini para buruh akan bekerja lebih produktif.
Wakil Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Polisi Dedi
Prasetyo mengatakan, data Badan Pusat Statistik menunjukkan, hingga Februari
2025 jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 7,28 juta orang. “Bapak Kapolri
memiliki networking yang cukup dekat dengan organisasi buruh,”
katanya. Organisasi buruh tersebut, Dedi melanjutkan, mengeluhkan kondisi
perekonomian dan PHK yang berpotensi mengganggu situasi keamanan dan ketertiban
secara umum.
Desk Ketenagakerjaan Polri yang digagas oleh Kapolri
Jenderal Sigit, Dedi mengatakan, menjadi wadah untuk menyelesaikan persoalan
hubungan industrial dan ketenagakerjaan. “Desk ketenagakerjaan itu juga
mempersiapkan lapangan pekerjaan baru,” katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kabupaten Garut, Andri Hidayatullah, mengatakan
Desk Ketenagakerjaan Polri menyalurkan para buruh korban PHK yang bekerja sama
dengan SPSI. “Dari situ SPSI sering berkomunikasi dan pada akhirnya Polri
mengadakan program untuk penyaluran tenaga kerja yang terkena PHK. Alhamdulillah,
ini sangat membantu kawan-kawan di berbagai daerah,” ujarnya.
Seluruh proses penyaluran kerja bagi anggota yang terdampak
PHK diurus oleh serikat. Data mereka kemudian diserahkan ke Desk
Ketenagakerjaan Polri untuk diverifikasi dan menyesuaikan lowongan yang ada
dengan keterampilannya. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Polri,” kata
Andri.
Mitigasi Buruh Korban PHK
● 20 Januari 2025, Polri meluncurkan Desk Ketenagakerjaan
Polri dengan dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli.
● Desk Ketenagakerjaan Polri dibentuk di tingkat Mabes
hingga Polda jajaran sebagai wadah penyelesaian persoalan hubungan industrial
dan ketenagakerjaan, sekaligus memberikan pelindungan bagi para pekerja.
● Optimasi Desk Ketenagakerjaan melalui peningkatan
kapasitas lewat pelatihan terhadap 2.671 penyidik bidang ketenagakerjaan.
● 12 Juni 2025, Polri bekerja sama dengan serikat buruh
memfasilitasi 700 buruh terdampak PHK untuk bekerja di PT. Tah Shung Hung
Brebes dan PT. Indonesia Dreamers Sport Cirebon.
● 29 Juli 2025, Polri memfasilitasi 1.575 buruh korban PHK
maupun angkatan kerja baru untuk bekerja sebagai pegawai tetap di PT. Tah Shung
Hung Brebes, PT. Indonesia, Dreamers Sport, PT. Long Rich Indonesia, dan PT.
Gold Emperor Indonesia.
● Akhir Desember 2025, target jumlah pekerja yang akan
diserap sekitar 12 ribu orang.
● 10 Juli 2025, Polri menerima penghargaan dari
International Trade Union Confederation-Asia Pacific (ITUC AP) sebagai
pengakuan atas kontribusi Polri dalam menciptakan ruang demokrasi bagi
perjuangan buruh, membentuk Desk Ketenagakerjaan pertama di dunia; dan
menyalurkan buruh terdampak PHK untuk kembali bekerja.